Pengembangan Biodiesel Terganjal Moratorium Lahan Sawit
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyebut Indonesia bisa menjadi raja energi hijau dunia melalui pengembangan produk biodiesel. Hal ini sesuai dengan visi misi presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka.
Prabowo-Gibran ingin mengembangkan produk biodiesel dan bioavtur dari kelapa sawit, serta bioetanol dari tebu dan singkong.
“Selanjutnya, Prabowo-Gibran akan melakukan program B50 dan campuran etanol E10 dengan sumber daya yang ada pada 2029," tulis dokumen tersebut.
Namun begitu, Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono mengungkapkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mencapai target tersebut. Menururnya, produktivitas sawit harus ditingkatkan lagi.
Ia mengatakan salah satu caranya dengan penambahan areal baru khusus energi. Pasalnya dengan luas lahan sawit saat ini meskipun ada kenaikan produktivitas 5 ton minyak per tahun tetap belum cukup.
Saat ditanya mengenai kemungkinan ekstensifikasi dengan ketersediaan lahan saat ini, Eddy mengatakan pemerintah dapat memanfaatkan areal yang sudah terdegradasi. Dengan penggunaan areal ini, justru dapat berkontribusi mengurangi emisi karbon.
Akan tetapi, lahan ini hanya bisa digunakan oleh para petani. Hal ini karena adanya moratorium lahan sawit dimana perusahaan sudah tidak bisa memanfatkannya sejak Inpres no 5 tahun 2019.
Sayangnya, kata Eddy masih ada kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan areal ini. Padahal seharusnya, pemanfaatan lahan degradasi bisa dimanfatkan oleh petani sawit.
“Kalau untuk petani kemungkinan areal tersebut di kawasan hutan dan saat ini ada EUDR, kecuali pemerintah buat kebijakan baru bahwa khusus untuk energi diperbolehkan misal menugaskan khusus BUMN bekerjasama dengan petani membangun kebun sawit untuk kebutuhan energi Indonesia,” ujar dia.
Hal senada juga disampaikan, Ketua Pusat Studi Sawit IPB University (PUSDI SAWIT IPB) Budi Mulyanto. Budi melihat Indonesia bisa menjadi raja energi hijau dunia dengan memanfaatkan lahan terdegradasi.
Alih-alih untuk penambahan lahan baru, Budi mengatakan pemerintah bisa memanfaatkan kawasan hutan yang tidak berhutan. Luas kawasan ini sekitar 34 juta hektare (ha), lahan ini termasuk lahan terdegradasi, laha transmigrasi, perkebunan inti rakyat (PIR), lahan perkotaan dan perdesaan.
Budi mengatakan dalam pemenuhan kebutuhan sawit, pemerintah dapat membangun pertanian rakyat dengan memanfaatkan lahan tersebut.
